Langsung ke konten utama

Fayakhun Harapkan Pemerintah Benahi Sistem Pertahanan Cyber



Dalam ulasannya yang tayang di laman doktor-politik-ui.net, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, FayakhunAndriadi, mengharapkan agar pemerintah Indonesia membenahi sistem pertahanan dunia maya. Dalam pandangannya, modal awal untuk sudah ada, yaitu progresifitas dalam hal kesadaran untuk menyiapkan pertahanan maya. Fayakhun menyebut beberapa organisasi dibawah pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak di domain ini. Unit Cyber Crime RESKRIMSUS POLRI salah satunya. Ini unit Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok penegakan hukum terkait kejahatan cyber. Ada juga Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) salah satunya. Badan ini bertugas melakukan sosialisasi tentang IT security serta melakukan pemantauan, deteksi, dan peringatan dini dari segala bentuk ancaman terhadap jaringan telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri.
Secara teknis, lanjut Fayakhun, dari segi kecanggihan infrastruktur dan kualitas daya jangkaunya, unit-unit pertahanan cyber yang tersebut masih pada level bawah. Dibandingkan beberapa negara Asia, Indonesia masih tertinggal jauh. Namun yang menggembirakan bahwa seluruh komponen pemerintahan sudah mulai memiliki sensitifitas terhadap persoalan ini. Seiring pesatnya perkembangan jagad maya tanah air, pemerintah mulai menyadari keniscayaan untuk mempersiapkan diri di spektrum ini.
Dalam pandangan Fayakhun, memiliki pertahanan maya yang kuat adalah sistem pertahanan yang relevan untuk kancah politik global masa depan. Inilah senjata Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan, teritori, kekuasaan, jati diri, martabat, dan marwah bangsa dan negara ini dari berbagai potensi ancaman maya.
“Sudah saatnya bagi pemerintah dan perangkat kenegaraan yang lain untuk memiliki perhatian dan keseriusan tinggi terhadap aspek ini. Berbagai negara telah berkompetisi ketat untuk menjadi yang terdepan dalam bidang ini,” tuturnya.
Untuk bisa mencapai taraf kompetitif dengan negara lain dalam hal pertahanan maya, Fayakhun menawarkan ada dua agenda penting. Pertama, pembangunan aspek suprastruktur. Ini berkaitan dengan paradigma seluruh komponen bangsa tentang makna ketahanan nasional dalam konteks dunia maya saat ini. Harus diakui bahwa hingga kini dunia pertahanan nasional, dengan segenap komponen yang memiliki otoritas dan tanggungjawab di dalamnya, masih dominan berparadigma analog. Padahal, saat ini paradigma analog semakin terminimalisir dan digantikan oleh sistem digital. Belum kuat terpatri di kesadaran bangsa tentang pentingnya pertahanan maya.
Kedua, pembangunan aspek infrastruktur. Intensifikasi pembangunan suprastruktur harus dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dunia cyber meniscayakan tersedianya perangkat teknologi dan komunikasi yang canggih. Sistem jaringan sangat penting untuk menunjang performa retasan. Sangat sulit bagi seorang ahli cyber untuk mengoptimalkan kemampuannya jika tidak ditunjang oleh jaringan internet yang maksimal. 
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fayakhun Andriadi: Malaysia Mendikte Indonesia

Anggota Komisi I DPR RI, FayakhunAndriadi , menilai Malaysia kini semakin mendikte Indonesia dalam penyelesaian koordinat perbatasan kedua negara dengan cara melakukan diplomasi yang memerlukan waktu yang lama. “Penyelesaian titik koordinat batas wilayah RI-Malaysia melalui jalur diplomasi akan memakan waktu lama dan membutuhkan kemampuan diplomasi yang kuat,” kata salah satu anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) itu di Jakarta, Senin (13/9). Sayangnya, menurut FayakhunAndriadi , kekuatan diplomasi Indonesia tidak tercermin dengan baik saat pertemuan di Kota Kinabalu, Malaysia, 6 September lalu. “Padahal itu dinantikan oleh jutaan warga Indonesia yang sudah geram dengan ‘insiden Tanjung Berakit’ (penangkapan tiga petugas KKP di perairan dekat Pulau Bintan, Provinsi Kepri), yakni kejelasan soal pengakuan Malaysia atas wilayah arsipelago Indonesia berdasarkan Hukum Internasional atau UNCLOS,” katanya. Mengacu kepada UNCLOS yang merupakan salah satu produk PBB, Indonesia sebag
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fayakhun Andriadi dan Potensi Manusia Indonesia

Belakangan ini, politisi Indonesia seringkali mendapatkan stigma kurang baik dari masyarakat. Citra yang melekat, mereka justru jauh dari rakyat yang diwakilinya. Meskipun demikian, tidak sedikit juga politisi yang memperhatikan nasib masyarakat dan memiliki pemikiran yang baik. Salah satunya adalah Fayakhun Andriadi . Dalam sebuah tulisannya di kompasiana.com, politisi muda yang juga Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta ini menyatakan bahwa banyak potensi luar biasa dari manusia Indonesia, Sri Mulyani Indrawati adalah salah satunya. Setelah sempat menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan SBY, ekonomi senior ini kemudian mengundurkan diri pada pertengahan 2010 lalu dan memilih untuk menerima tugas sebagai Managing Director World Bank. Nama lainnya, adalah Sehat Sutarja. Pria kelahiran Jakarta ini pada awalnya hanya bermimpi menjadi montir radio, namun karena kadung jatuh cinta pada dunia elektronika, iapun memutuskan untuk lebih serius dengan menimba ilmu
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fayakhun Andriadi; Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Fayakhun Andriadi menyayangkan sikap sejumlah institusi pemerintah yang tidak satu payung dalam menanggapi berbagai kasus ledakan tabung gas elpiji di berbagai tempat. "Tengok saja realitasnya, tabung gas elpiji itu di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian, dan otoritas Kementerian Perdagangan. Sedangkan isi gas-nya di bawah kendali Pertamina, kemudian regulator dan selangnya diatur Kementerian Perdagangan," ungkapnya di Jakarta, Selasa (29/6). Sementara itu, lanjutnya, bila terjadi kecelakaan akibat ledakan gas tersebut, masyarakat spontan menuding ke pihak Pertamina. "Makanya, seharusnya pemerintah dalam melaksanakan konversi gas itu harus satu atap, seperti halnya pompa bensin atau SPBU. Dengan begitu, Pertamina juga harus diberi kewenangan penuh untuk implementasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) layaknya SPBU," ujarnya. Di SPBBE tersebut, menurutnya, masyarakat mendapat layanan one stop solutio
Posting Komentar
Baca selengkapnya