Fayakhun Andriadi; Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Fayakhun Andriadi menyayangkan sikap sejumlah institusi pemerintah yang tidak satu payung dalam menanggapi berbagai kasus ledakan tabung gas elpiji di berbagai tempat.

"Tengok saja realitasnya, tabung gas elpiji itu di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian, dan otoritas Kementerian Perdagangan. Sedangkan isi gas-nya di bawah kendali Pertamina, kemudian regulator dan selangnya diatur Kementerian Perdagangan," ungkapnya di Jakarta, Selasa (29/6).

Sementara itu, lanjutnya, bila terjadi kecelakaan akibat ledakan gas tersebut, masyarakat spontan menuding ke pihak Pertamina.

"Makanya, seharusnya pemerintah dalam melaksanakan konversi gas itu harus satu atap, seperti halnya pompa bensin atau SPBU. Dengan begitu, Pertamina juga harus diberi kewenangan penuh untuk implementasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) layaknya SPBU," ujarnya.

Di SPBBE tersebut, menurutnya, masyarakat mendapat layanan one stop solution, yaitu bisa membeli tabung, mengisi gas, mendapatkan regulator, selang, kompor, yang kesemuanya berstandar SNI, dan dikontrol pihak Pertamina.

"Masalah tataniaga ini masalah serius. Kalau tidak diatur dengan baik, maka produk-produk berkualitas rendah yang mudah didapat di pasar akan semakin marak peredarannya, dan bisa menyebabkan lebih banyak kecelakaan gas lagi di masa mendatang," katanya mengingatkan.

Semestinya, lanjutnya, SPBBE didirikan di titik-titik distribusi yang strategis, seperti model SPBU tersebut.

"Dengan begitu, masyarakat mengenali dan datang untuk membeli segala yang berurusan dengan gas atau 'elpiji' ini di SPBBE seperti ketika mereka berurusan tentang bensin di SPBU. Sehingga di mata masyarakat, untuk urusan elpiji, pemerintah adalah satu, yaitu Pertamina," tegas Fayakhun Andriadi lagi.

Mendukung BI

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi menyatakan, fraksinya mendukung langkah Bank Indonesia (BI) untuk menekan suku bunga kredit perbankan.

"Dalam kondisi menuju kemandirian bangsa, dengan menghidupkan industri-industri strategis dan industri-industri hulu, idealnya suku bunga deposita berada maksimal lima persen dan suku bunga kredit maksimal delapan persen," ujarnya kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan itu, mengomentari pernyataan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution yang mengatakan, BI tengah menyiapkan aturan penekan bung kredit, guna meningkatkan pertumbuhan perkreditan perbankan nasional.

"Kami mendukung ini. Efek 'multiplier'-nya akan sangat banyak. Seperti industri tumbuh, semangat kerja bangsa naik, produktivitas meningkat, dan ini sejalan dengan kian kompetitifnya produk-produk buatan nasional di pasar domestik maupun ekspor," ujarnya.

Infrastruktur Pelabuhan

Terkait penekanan suku bunga kredit itu, Fayakhun Andriadi dkk di lingkup Fraksi Partai Golkar juga mendesak pentingnya pihak perbankan konkret mendukung pengembangan berbagai infrastruktur, utamanya

pelabuhan, paralel dengan kondisi obyektif Nusantara sebagai negara kepualuan atau maritim.

"Kami paling mendukung pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan juga tentu rel kereta api atau angkutan massal seperti itu. Sudah saatnya seluruh kota di pulau-pulau besar, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan,

Sulawesi, Bali hingga Nusa Tenggara Timur, bahkan Papua terhubung jalur rel kereta api," katanya.

Fayakhun Andriadi menilai, di situlah peran adanya "negara" dapat dirasakan masyarakat secara langsung, dari Papua hingga Aceh.