Langsung ke konten utama

Fayakhun Andriadi; Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji



Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Fayakhun Andriadi menyayangkan sikap sejumlah institusi pemerintah yang tidak satu payung dalam menanggapi berbagai kasus ledakan tabung gas elpiji di berbagai tempat.
"Tengok saja realitasnya, tabung gas elpiji itu di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian, dan otoritas Kementerian Perdagangan. Sedangkan isi gas-nya di bawah kendali Pertamina, kemudian regulator dan selangnya diatur Kementerian Perdagangan," ungkapnya di Jakarta, Selasa (29/6).
Sementara itu, lanjutnya, bila terjadi kecelakaan akibat ledakan gas tersebut, masyarakat spontan menuding ke pihak Pertamina.
"Makanya, seharusnya pemerintah dalam melaksanakan konversi gas itu harus satu atap, seperti halnya pompa bensin atau SPBU. Dengan begitu, Pertamina juga harus diberi kewenangan penuh untuk implementasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) layaknya SPBU," ujarnya.
Di SPBBE tersebut, menurutnya, masyarakat mendapat layanan one stop solution, yaitu bisa membeli tabung, mengisi gas, mendapatkan regulator, selang, kompor, yang kesemuanya berstandar SNI, dan dikontrol pihak Pertamina.
"Masalah tataniaga ini masalah serius. Kalau tidak diatur dengan baik, maka produk-produk berkualitas rendah yang mudah didapat di pasar akan semakin marak peredarannya, dan bisa menyebabkan lebih banyak kecelakaan gas lagi di masa mendatang," katanya mengingatkan.
Semestinya, lanjutnya, SPBBE didirikan di titik-titik distribusi yang strategis, seperti model SPBU tersebut.
"Dengan begitu, masyarakat mengenali dan datang untuk membeli segala yang berurusan dengan gas atau 'elpiji' ini di SPBBE seperti ketika mereka berurusan tentang bensin di SPBU. Sehingga di mata masyarakat, untuk urusan elpiji, pemerintah adalah satu, yaitu Pertamina," tegas Fayakhun Andriadi lagi.

Mendukung BI
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi menyatakan, fraksinya mendukung langkah Bank Indonesia (BI) untuk menekan suku bunga kredit perbankan.
"Dalam kondisi menuju kemandirian bangsa, dengan menghidupkan industri-industri strategis dan industri-industri hulu, idealnya suku bunga deposita berada maksimal lima persen dan suku bunga kredit maksimal delapan persen," ujarnya kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan itu, mengomentari pernyataan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution yang mengatakan, BI tengah menyiapkan aturan penekan bung kredit, guna meningkatkan pertumbuhan perkreditan perbankan nasional.
"Kami mendukung ini. Efek 'multiplier'-nya akan sangat banyak. Seperti industri tumbuh, semangat kerja bangsa naik, produktivitas meningkat, dan ini sejalan dengan kian kompetitifnya produk-produk buatan nasional di pasar domestik maupun ekspor," ujarnya.
Infrastruktur Pelabuhan
Terkait penekanan suku bunga kredit itu, Fayakhun Andriadi dkk di lingkup Fraksi Partai Golkar juga mendesak pentingnya pihak perbankan konkret mendukung pengembangan berbagai infrastruktur, utamanya
pelabuhan, paralel dengan kondisi obyektif Nusantara sebagai negara kepualuan atau maritim.
"Kami paling mendukung pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan juga tentu rel kereta api atau angkutan massal seperti itu. Sudah saatnya seluruh kota di pulau-pulau besar, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi, Bali hingga Nusa Tenggara Timur, bahkan Papua terhubung jalur rel kereta api," katanya.
Fayakhun Andriadi menilai, di situlah peran adanya "negara" dapat dirasakan masyarakat secara langsung, dari Papua hingga Aceh.
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fayakhun Bakamla, Kisah Sukses Pengusaha Properti

Sebuah Sukses Pengusaha Muda sebagai Pengembang Properti. Pada usia 24 tahun, Fayakhun Bakamla telah berhasil membangun perumahan pertama proyek 3 hektar dengan nilai investasi Rp 100 miliar. Fayakhun Bakamla juga seorang penulis dan seorang Bestseller Motivator yang telah diundang untuk memberikan motivasi Perusahaan Terbesar di Dunia pada tahun. Pada artikel ini, FayakhunBakamla telah memberikan motivasi kepada lebih dari 2 ribu orang di seluruh Indonesia. Fayakhun Bakamla adalah anak kedua dari dua bersaudara, lahir di Bandung, 29 Mei 1980. Fayakhun Bakamla lahir di sebuah keluarga sederhana dan segala sesuatu selalu terpenuhi. Sejak kecil sampai SMA tidak ada prestasi yang telah dicapai Fayakhun Bakamla . Dia sebelumnya adalah inferior dan tidak memiliki banyak teman, kecilnya, dan menderita penyakit asma membuatnya merasa lebih kecil. Fayakhun Bakamla juga tidak pernah mendapatkan piala 1 meskipun, dan tidak pernah memenangkan perlombaan dan kompetisi. Hal ini l...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fayakhun Harapkan Pemerintah Benahi Sistem Pertahanan Cyber

Dalam ulasannya yang tayang di laman doktor-politik-ui.net, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, FayakhunAndriadi , mengharapkan agar pemerintah Indonesia membenahi sistem pertahanan dunia maya. Dalam pandangannya, modal awal untuk sudah ada, yaitu progresifitas dalam hal kesadaran untuk menyiapkan pertahanan maya. Fayakhun menyebut beberapa organisasi dibawah pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak di domain ini. Unit Cyber Crime RESKRIMSUS POLRI salah satunya. Ini unit Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok penegakan hukum terkait kejahatan cyber. Ada juga Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) salah satunya. Badan ini bertugas melakukan sosialisasi tentang IT security serta melakukan pemantauan, deteksi, dan peringatan dini dari segala bentuk ancaman terhadap jaringan telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri. ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fayakhun Andriadi, Perilaku Pemilih Misterius di Pilkada Serentak 2015

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 baru saja berjalan dengan sukses. Ini prestasi politik tersendiri bagi Indonesia. Bukti semakin matangnya kita dalam berdemokrasi. Namun pada sisi lain, hajatan ini menyisakan fenomena menarik. Sebuah misteri politik yang harus kita pecahkan bersama. “Bagaimana sebenarnya perilaku politik (voters behavior) masyarakat Indonesia? Bisakah dijelaskan secara rasional dan komprehensif, tanpa ada kontradiksi dan anomali disana-sini?” tanya Fayakhun Andriadi dalam artikelnya. Fayakhun Andriadi   menyoroti hasil hitung cepat menunjukkan bahwa ternyata isu korupsi yang menggelayuti beberapa calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada Serentak 2015 tidak mengakibatkan rendahnya hasil perolehan suaranya. Meski diterpa isu kelam korupsi di partainya atau dinasti politiknya, perolehan suara mereka tetap dominan dan berpotensi menang (berdasarkan hitung cepat). Sebagai contoh, di propinsi Banten, performa politik Dinasti Atut sepintas sep...
Posting Komentar
Baca selengkapnya